BRMP Papua Perkuat Sinergi Wujudkan Hilirisasi Perkebunan di Empat Provinsi Tanah Papua
Jayapura, 21 Oktober 2026 – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua bersama dinas perkebunan dari Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan memperkuat sinergi untuk menyukseskan kegiatan hilirisasi perkebunan tahun 2026. Komitmen ini dibangun dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi e-Banper dan HOK Kegiatan Hilirisasi Perkebunan. Rapat digelar oleh Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon di Kota Jayapura pada 19–21 Oktober 2026.
Rapat dibuka dengan sambutan dan arahan dari Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua yang hadir langsung, serta Kepala BBPPTP Ambon yang membuka kegiatan secara resmi. Hadir juga Kepala BRMP Papua selaku Direktur Wilayah Papua yang hadir secara daring. Dalam arahannya, Direktur Wilayah Papua, Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si., mengajak seluruh pihak bergerak cepat dan bersinergi karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan semakin terbatas. Ia mengatakan kegiatan produksi benih masih terus berjalan dan sebagian telah memasuki tahap sertifikasi. Data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) perkebunan pada aplikasi e-Banper juga perlu segera dilengkapi. Ia berharap forum ini melahirkan strategi bersama agar seluruh target dapat dituntaskan.
Penguasaan aplikasi e-Banper pun menjadi fokus utama rapat. Melalui simulasi dan demonstrasi, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memandu peserta mulai dari unggah dokumen persyaratan dan tahapan pengusulan CPCL hingga pembuatan peta poligon lokasi usulan. Dinas yang belum memiliki akun langsung didata agar akunnya dapat segera diterbitkan. Pada hari kedua, peserta mengikuti workshop lanjutan dan menyampaikan berbagai kendala teknis yang langsung dijawab oleh BBPPTP Ambon dan Pusdatin. Dinas Pertanian Provinsi Papua juga mengingatkan agar setiap dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan.
Selain aspek digital, peserta juga mendapat pembekalan substansi. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan memaparkan arah kebijakan hilirisasi perkebunan, sedangkan BBPPTP Surabaya menyampaikan teknik produksi benih kakao. Pada hari kedua dan ketiga, penyedia benih turut hadir untuk menjelaskan secara langsung status benih bagi kegiatan perkebunan di empat provinsi di Papua. Diskusi berlangsung interaktif, mulai dari kendala di lapangan hingga ketersediaan dan standardisasi benih.
Agar langkah yang diambil berpijak pada kondisi riil, peserta bersama BBPPTP Ambon juga memetakan risiko dan mitigasi serta rencana tindak lanjut progres kawasan dan produksi perkebunan di empat provinsi. Pemetaan ini mencakup status proses CPCL hingga penyaluran benih.
Di samping bantuan benih, petani juga akan menerima Bantuan Insentif Tenaga Kerja Petani (HOK) untuk pembuatan lubang tanam. Menurut paparan BBPPTP Ambon, insentif ini menyasar komoditas kakao, kopi, dan kelapa di empat provinsi serta disalurkan langsung kepada petani penerima. Pada hari ketiga, 21 Oktober 2026, HOK kembali dibahas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPPTP Ambon.
Pembahasan tersebut diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman. Mewakili Kepala BRMP Papua, Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) Pendampingan dan Modernisasi Pertanian, Dr. Ir. Siska Tirajoh, M.Si., turut menandatangani berita acara tersebut. Penandatanganan juga dilakukan oleh setiap perwakilan dinas kabupaten, kota, dan provinsi serta BRMP yang hadir.
Rapat ini diikuti oleh dinas perkebunan tingkat kabupaten, kota, dan provinsi dari empat provinsi, BRMP Papua, BRMP Papua Selatan, dan BRMP Papua Pegunungan, serta Ketua Tim Kerja Penyuluh Kabupaten Jayapura, Waropen, dan Keeorm. Melalui kesepahaman ini, bantuan hilirisasi perkebunan diharapkan sampai ke tangan petani secara tepat sasaran dan tepat waktu.